PRILIANSYAH

Personal dan Ilmu Budaya Dasar


PRILIANSYAH

Personal dan Ilmu Budaya Dasar


PRILIANSYAH

Personal dan Ilmu Budaya Dasar


PRILIANSYAH

Personal dan Ilmu Budaya Dasar


PRILIANSYAH

Personal dan Ilmu Budaya Dasar

Minggu, 30 Juni 2013

Hubungan Jumlah Penduduk dengan Kesejahteraan

       Pengaruh Pertumbuhan Penduduk
http://www.sehataja.com/wp-content/uploads/2013/05/49.-Berbagai-Jenis-KB-dan-Efeknya-Bagi-Tubuh.jpg
     Indonesia merupakan sebuah pulau yg memiliki luas daratan sekitar 2juta km dan merupakan negara yg memiliki jumlah penduduk paling padat no empat di dunia. Kepadatan penduduk ini di sebabkan oleh faktor2 tertentu seperti ; Fertilitas, Moralitas dan Migrasi.

     Fertilitas (kelahiran) merupakan salah satu factor penyebab terjadinya kepadatan penduduk, karena angka kelahiran di Indonesia tidak di batasi dan kebanyakan penduduk Indonesia melakukan nikah dini yang menyebabkan angka kelahiran semakin meningkat dan juga laju pertumbuhan yang tidak terkontrol, dan diperkirakan setiap tahunnya bayi bertambah 4,5juta.

     Sedangkan lawan dari kelahiran, kematian atau Mortalitas merupakan satu dari tiga factor geografis karena moralitas dapat mempengaruhi jumlah dan komposisi umur penduduk, hal ini biasanya di sebabkan oleh factor social ekonomi seperti pengetahuan tentang kesehatan, gizi dan kesehatan lingkungan, serta kemiskinan merupakan factor individual dan kelompok lainnya yg dapat mempengaruhi moralitas dalam masyarakat.

     Yang terakhir, migrasi. Migrasi adalah gerak perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lan dengan tujuan untuk menetap di daerah tujuan, yang biasa terjadi secara permanent. Seperti contohnya Jakarta sebagai kota metropolitan di Indonesia banyak menjadi tujuan migrasi penduduk, terlalu banyaknya perpindahan penduduk ke jawa menyebabkan kepadatan penduduk yang parah di pulau Jawa, sehingga terjadi banyak dampak negative.

     Pertumbuhan penduduk memiliki banyak pengaruh, seperti perkembangan social. Perkembangan social terjadi karena pesatnya pertumbuhan penduduk tanpa di ikuti dengan kualitas dan kuantitas yang dimiliki sumber daya manusia. Dampak pertumbuhan penduduk yang semakin luar biasa akan menimbulkan banyak sekali konflik dalam ranah kehidupan social, seperti kendala yang dihadap badan kesejahteraan keluarga berencana (BKKBN) tersebut. Bukan cuma itu migrasi merupakan penyebab terbesar lainnya dalam perkembangan social karena pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk banyak menyebabkan pengaruh dan dampak dampak negative lainnya.

     Ada hal yang perlu dilakukan untuk menekan pesatnya pertumbuhan penduduk, yaitu melaksanakan program KB atau Keluarga Berencana untuk membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga secara umum atau missal sehingga dapat mengurangi jumlah angka kelahiran, dan menunda masa perkawinan agar dapat mengurangi jumlah angka kelahiran yang tinggi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengimbangi pertambahan jumlah penduduk, yaitu penambahan dan penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kesadaran dan pendidikan kependudukan, mengurangi kepadatan penduduk dengan program transmigrasi, dan meningkatkan produksi dan pencarian sumber makanan.

      Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun ke luar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu.
Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam ke luar.

2. Dampak negatif dari pertumbuhan penduduk

     Menurut Thomas Robert Malthus dalam Essay on the Principle of Population (1798), dikatakan bahwa “ penduduk bertambah menurut deret ukur dan bahan makanan bertambah menurut deret hitung. Dengan demikian pertumbuhan penduduk lebih cepat daripada produksi makanan yang dibutuhkan. Jika hal ini terus menerus dibiarkan maka akan terjadi ledakan penduduk.
Ledakan penduduk sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang cepat seperti itu memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat dan hal ini pun
membuat pemerintah berusaha untuk mengatasinya ledakan penduduk tersebut.

3. Dampak Ledakan Penduduk antara lain :

1. Jumlah pengangguran semakin meningkat
2. Kekurangan pangan yang menyebabkan kelaparan dan gizi rendah
3. Kebutuhan pendidik, kesehatan dan perumahan sukar diperoleh
4. Terjadinya polusi dan kerusakan lingkungan
5. Tingkat kemiskinan semakin meningkat
6. Meningkatnya Investor yang datan
4. Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan

    Jumlah penduduk yang besar sebagai penyebab timbulnya kemiskinan, Tinggi rendahnya jumlah penduduk dipengaruhi oleh proses demografi yakni; kelahiran, kematian, dan migrasi. Tingkat kelahiran yang tinggi sudah barang tentu akan meningkatkan tingkat pertumbuhan penduduk. Namun demikian, tingkat kelahiran yang tinggi di Indonesia kebanyakan berasal dari kategori penduduk golongan miskin. pertumbuhan penduduk berkaitan dengan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Pengetahuan tentang aspek-aspek dan komponen demografi seperti fertilitas, mortalitas, morbiditas, migrasi, ketenagakerjaan, perkawinan, dan aspek keluarga dan rumah tangga akan membantu para penentu kebijakan dan perencana program untuk dapat mengembangkan program pembangunan kependudukan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran.

5. Pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap lingkungan hidup

    Ujung dari semua ledakan penduduk itu adalah kerusakan lingkungan dengan segala dampak ikutannya seperti menurunnya kualitas pemukiman dan lahan yang ditelantarkan, serta hilangnya fungsi ruang terbuka. Dampak lonjakan populasi bagi lingkungan sebenarnya tidak sederhana. Persoalannya rumit mengingat persoalan terkait dengan manusia dan lingkungan hidup. Butuh kesadaran besar bagi tiap warga negara, khusunya pasangan yang baru menikah, untuk merencanakan jumlah anak.

Usaha yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi ledakan penduduk
 antara lain :

1. Memperluas lapangan kerja melalui industrialisasi
2. Melaksanakan program Keluarga Berencana (KB)
3. Meningkatkan produksi pangan sesuai kebutuhan penduduk
4. Melaksanakan program transmigrasi
5. Menambah sarana pendidikan dan perumahan sederhana
6. Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kesejahteraan
       Jumlah penduduk yang besar dalam hal ini, selain membuat kerugian, juga ada keuntungannya, dengan pertumbuhan penduduk rakyat jadi makin bisa saling bersosialisai, bermusyawarah, dan bersilahturahmi memprkuat kerukunan dan kesatua. Dan hubungannya dengan kesejahteraan banyak, seperti halnya, dengan adanya pertumbuhan penduduk, jadi semakin banyak orang-orang baru yang memiliki kelebihannya masing-masing, terutama dalam HAL IT/Teknologi dengan orang-orang ini kita dapat hidup sejahtera, knpa demikian, dengan adanya orang yang baru, yang memiliki inovasi dan menciptakan sesuatu yang baru, kita dapat merasakannya, dan juga dapat memperdayakan SDM yang ada dengan cara kita latih agar bisa seperti orang-orang baru tersebut.

      Jadi pada dasarnya hubungan Pertumbuhan Penduduk terhadap Kesejahteraan sangat bagus dan banyak keterkaitannya diantaranya :

1. Dengan adanya SDM baru yang muda, berprestasi pula dapat mengajarkan orang-orang yang   terdahulu/ jadul/ yang belum mengerti akan teknologi
2. Dengan Membuat lapangan pekerjaan yang baru, untuk para org yang membutuhkan pekerjaan/ tidak tidak dapat melanjutkan sekolah.
3. Dengan saling bergotong-royong bersama-sama saling bahu membahu untuk bisa menjaga persatuan dan kesatuan negara kita.
4. Adanya saling bantu bila mengalami musibah.
5. Saling menjada keamanan lingkungan masing-masing.
6. Dan semakin banyak manusia yang bisa memikirkan sodara-sodara kita yang kesusahan, agar sama-sama bisa maju.

Minggu, 02 Juni 2013

Dampak Bentuk Pemerintahan Desentralisasi

http://dewasastra.files.wordpress.com/2012/03/desentralisasi.jpg • Segi Ekonomi

    Dari segi ekonomi banyak sekali keuntungan dari penerapan sistem desentralisasi ini dimana pemerintahan daerah akan mudah untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya, dengan demikian apabila sumber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara maksimal maka pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Seperti yang diberitakan pada majalah Tempo Januari 2003 “Desentralisasi: Menuju Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Berbasis Komunitas Lokal”.
    Tetapi, penerapan sistem ini membukan peluang yang sebesar-besarnya bagi pejabat daerah (pejabat yang tidak benar) untuk melalukan praktek KKN. Seperti yang dimuat pada majalah Tempo Kamis 4 November 2004 (www.tempointeraktif.com) “Desentralisasi Korupsi Melalui Otonomi Daerah”.
     “Setelah Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, resmi menjadi tersangka korupsi pembelian genset senilai Rp 30 miliar, lalu giliran Gubernur Sumatera Barat Zainal Bakar resmi sebagai tersangka kasus korupsi anggaran dewan dalam APBD 2002 sebesar Rp 6,4 miliar, oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Dua kasus korupsi menyangkut gubernur ini, masih ditambah hujan kasus korupsi yang menyangkut puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di berbagai wilayah di Indonesia, dengan modus mirip: menyelewengkan APBD”.
Berikut ini beberapa modus korupsi di daerah :
1. Korupsi Pengadaan Barang dengan modus :
a. Penggelembungan (mark up) nilai barang dan jasa dari harga pasar.
b. Kolusi dengan kontraktor dalam proses tender.
2. Penghapusan barang inventaris dan aset negara (tanah) dengan modus :
a. Memboyong inventaris kantor untuk kepentingan pribadi.
b. Menjual inventaris kantor untuk kepentingan pribadi.
3. Pungli penerimaan pegawai, pembayaran gaji, keniakan pangkat, pengurusan pensiun dan sebagainya.
Modus : Memungut biaya tambahan di luar ketentuan resmi.
4. Pemotongan uang bantuan sosial dan subsidi (sekolah, rumah ibadah, panti asuhan dan jompo) dengan modus :
a. Pemotongan dana bantuan sosial.
b. Biasanya dilakukan secara bertingkat (setiap meja).
5. Bantuan fiktif
Modus : Membuat surat permohonan fiktif seolah-olah ada bantuan dari pemerintah ke pihak luar.
6. Penyelewengan dana proyek dengan modus :
a. Mengambil dana proyek pemerintah di luar ketentuan resmi.
b. Memotong dana proyek tanpa sepengtahuan orang lain.
7. Proyek fiktif fisik
Modus : Dana dialokasikan dalam laporan resmi, tetapi secara fisik proyek itu nihil.
8. Manipulasi hasil penerimaan penjualan, penerimaan pajak, retribusi dan iuran dengan modus :
a. Jumlah riil penerimaan penjualan, pajak tidak dilaporkan.
b. Penetapan target penerimaan.
• Segi Sosial Budaya
     Dengan diadakannya desentralisasi, akan memperkuat ikatan sosial budaya pada suatu daerah. Karena dengan diterapkannya sistem desentralisasi ini pemerintahan daerah akan dengan mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Bahkan kebudayaan tersebut dapat dikembangkan dan di perkenalkan kepada daerah lain. Yang nantinya merupakan salah satu potensi daerah tersebut.
     Sedangkan dampak negatif dari desentralisasi pada segi sosial budaya adalah masing- masing daerah berlomba-lomba untuk menonjolkan kebudayaannya masing-masing. Sehingga, secara tidak langsung ikut melunturkan kesatuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri.
• Segi Keamanan dan Politik
    Dengan diadakannya desentralisasi merupakan suatu upaya untuk mempertahankan kesatuan Negara Indonesia, karena dengan diterapkannya kebijaksanaan ini akan bisa meredam daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dengan NKRI, (daerah-daerah yang merasa kurang puas dengan sistem atau apa saja yang menyangkut NKRI). Tetapi disatu sisi desentralisasi berpotensi menyulut konflik antar daerah. Sebagaimana pada artiket Asian Report 18 juli 2003 ”Mengatur Desentralisasi Dan Konflik Disulawesi Selatan”
”……………..Indonesia memindahkan kekuasaannya yang luas ke kabupaten-kabupaten dan kota-kota – tingkat kedua pemerintahan daerah sesudah provinsi – diikuti dengan pemindahan fiskal cukup banyak dari pusat. Peraturan yang mendasari desentralisasi juga memperbolehkan penciptaan kawasan baru dengan cara pemekaran atau penggabungan unit-unit administratif yang eksis. Prakteknya, proses yang dikenal sebagai pemekaran tersebut berarti tidak bergabung tetapi merupakan pemecahan secara administratif dan penciptaan beberapa provinsi baru serta hampir 100 kabupaten baru.

     Dengan beberapa dari kabupaten itu menggambarkan garis etnis dan meningkatnya ekonomi yang cepat bagi politik daerah, ada ketakutan akan terjadi konflik baru dalam soal tanah, sumber daya atau perbatasan dan adanya politisi lokal yang memanipulasi ketegangan untuk kepentingan personal. Namun begitu, proses desentralisasi juga telah meningkatkan prospek pencegahan dan manajemen konflik yang lebih baik melalui munculnya pemerintahan lokal yang lebih dipercaya……..” Dibidang politik, dampak positif yang didapat melalui desentralisasi adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah lebih aktif dalam mengelola daerahnya.

    Tetapi, dampak negatif yang terlihat dari sistem ini adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkat kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.

Kamis, 23 Mei 2013

PERSATUAN DAN KESATUAN YANG MULAI PUDAR, MENGAPA?



     Belakangan ini kehidupan di masyarakat mulai tidak teratur,karena dari apa yang pernah saya alami akhir-akhir ini dinilai buruk dalam bermasyarakat, sehingga persatuan yang dulu telah dilahirkan dalam kehidupan bermasyarakat tetapi sekarang ini mulai pudar , dari moral manusianya maupun budaya yang selama ini telah hilang dalam masyarakat, banyak dari segala lapis masyarakat perkotaan yang selama ini pudar, karena didikan moral dan pergaulan budaya yang rusak di kehidupan masyarakat.Moral bangsa kita perlu kita lahirkan kembali agar setiap warga Indonesia dapat bersatu dan dapat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan yang selama ini telah tenggelam dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan globalisasi yang telah merusak moral para manusianya, banyak manusia menjadi egois dan tidak pernah memikirkan orang lain, banyak warga yang selalu memikirkan dirinya sendiri karena dia mengejar harta yang tak akan pernah habisnya, sehingga membuat orang itu menjadi egois dan menjadi individualisme yaitu hanya mementingkan diri sendiri.Hal ini sangat di sayangkan dalam kehidupan bangsa kita karena moral yang baik sehingga menjadikan persatuan dan kesatuan yang utuh di Negara kita tetap terjaga dan tetap kokoh, kitan harus selalu melahirkan moral yang baik demi Negara kita agar bisa menjadi negara yang maju, seperti pepatah “bersatu kita teguh bercerai kita runtuh” bila kita bersatu pastu akan kuat dan bila kita pecah pasti kita akan hancur.

ALASAN TIMBULNYA TAWURAN WARGA DI SETIAP DAERAH DI I NDONESIA


     Penyebab Tawuran Setidaknya terdapat dua faktor penyebab tawuran.Pertama, faktor internal Penyebab tawuran yang bersifat internal bisa perseorangan yangtidak bisa menyesuaikan diri dilingkungannya, tapi bisa jugasatu keluarga yang tidak bisa adaptatif dilingkungannya.Kasus tawuran antar warga, ada yang disebabkan pribadi dalamkeluarga. Suami isteri, tidak bahagia suka konflik menyebabkan  anak-anaknya kehilangan jati diri dan menjadi bengal (bandel) yaitu tidak mengindahkan nasihat orang tua, keras kepala, dan suka melawan orang tua. Itu terjadi karena orang tua tidak dapatmenjadi contoh teladan dalam hidup berumah tangga.Akibatnya, anak-anak suka membuat gara-gara dirumah, ditetangga dan lingkungannya.
     Kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat tawuran massal, biasanya terjadi di kalangan pelajar, antar anggota genk atau kelompok preman, antar kelompok etnis masyarakat, dan antar masyarakat kampung (wilayah pemukiman), seperti yang terjadi dalam tawuran antar warga di Cilincing, Johar Baru, disekitar Pasar Rumput, serta antar warga di Badung - Bali.
     Hampir semua pemicu tawuran massal, adalah masalah-masalah sepele. Sebagian besar peristiwa tawuran massal, berawal dari adanya perasaan tersinggung (tidak terima) sekelompok warga karena diejek oleh anggota kelompok warga lainnya : saat berpapasan di jalan, saat menonton atau sedang bertanding sepak bola, dll.
     Sedangkan penyebab aksi tawuran antar warga lainnya, berhubungan dengan masalah ekonomi (masalah utang-piutang, perebutan pengelolaan lahan perparkiran, perebutan tempat untuk lokasi berjualan, perebutan kawasan mengompas, dll.) serta adanya permasalahan pribadi yang kemudian berkembang menjadi masalah komunal.
     Adanya upaya untuk mencegah terjadinya aksi tawuran antar warga sendiri, bukanlah suatu perkara mudah. Inti dari persoalan yang memicu terjadinya tawuran, tidak lagi jelas. Sejumlah pihak bahkan mengatakan, akar permasalahannya sudah ada sejak lama, bagaikan rasa dendam yang tidak pernah usai. Sedikit saja ada gesekan, peristiwa tawuran antar warga bisa langsung pecah (sulit dicegah).
     Meskipun masih disekitaran wilayah yang sama, namun lokasi tawuran tidak hanya di titik-titik lokasi tertentu saja, serta tidak mengenal batasan waktu dan lokasi favorit. Contohnya, aksi tawuran antar warga di daerah Johar Baru, yang bisa terjadi pada pagi hari atau malam hari.
Bahkan, keberadaan ratusan aparat kepolisian bersenjata lengkap yang berjaga-jaga di seputar lokasi tawuran di Pasar Rumput, tidak menyurutkan “niatan” warga untuk tetap tawuran, bahkan tawuran masih berlanjut keesokkan harinya.
     Dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi aksi tawuran antar warga di Johar Baru, pihak Pemda DKI Jakarta memasang sejumlah perangkat CCTV di sejumlah lokasi strategis. Pemasangan sejumlah “kamera pengintai” tersebut dimaksudkan untuk mempercepat kedatangan pihak aparat keamanan di lokasi, pada saat tawuran akan terjadi atau baru saja terjadi.
Selain itu, hasil rekaman gambar yang diperoleh dari “kamera pengintai”, akan dipergunakan untuk membantu aparat kepolisian dalam mengidentifikasi, menindak, dan mengamankan para provokator serta para pelaku aksi tawuran.
    Keputusan untuk memasang “kamera pengintai” diambil karena nampaknya, Pemda DKI, para tokoh masyarakat setempat, serta aparat kepolisian, masih belum menemukan formulasi yang tepat, untuk mencegah terulangnya kembali aksi tawuran antar warga.
Padahal, aksi tawuran antar warga bisa dicegah agar tidak terulang kembali, apabila warga diberikan ruang untuk berekspresi dan berkreasi.
    Apabila pihak Pemda DKI Jakarta mau memfasilitasi adanya suatu wadah kegiatan bagi warga untuk bisa menyalurkan segenap bakat, kemampuan, serta minat warga pada suatu bidang usaha maupun ketrampilan tertentu, kiranya akan mendorong warga untuk tidak lagi berkeliaran atau “nongkrong” di pinggir jalan.
     Berdasarkan hasil penyelidikan aparat kepolisian, aksi tawuran di sejumlah lokasi di Jakarta, sengaja diciptakan oleh para bandar serta pengedar narkoba yang “beroperasi” atau tinggal di seputar lokasi tawuran, untuk menghindar dari kejaran polisi yang akan menangkap mereka. Saat tawuran terjadi, mereka langsung melarikan diri.
     Rata-rata para pelaku aksi tawuran berasal dari keluarga miskin. Kemiskinan membuat mereka tidak memiliki kemampuan keuangan memadai untuk memiliki modal membuka usaha atau melanjutkan sekolah mereka ke jenjang yang lebih tinggi.
     Keterlibatan sejumlah warga dalam perdagangan narkoba, ditengarai sebagai upaya masyarakat agar bisa bertahan hidup, dengan memperdagangkannya atau menjadi kurir dari para bandar.
     Sebaik apapun upaya mediasi dilakukan, tidak akan membawa banyak manfaat apabila pemerintah tidak berupaya semaksimal mungkin agar warga dapat terlibat dalam berbagai kegiatan positif dan produktif, dengan memfasilitasi kebutuhan warga sehingga mereka dapat meningkatkan kapasitas serta kualitas hidup mereka.
     Tawuran seharusnya tidak menjadi fenomena atau dinamika dalam kehidupan masyarakat di ibukota, apabila Pemda DKI Jakarta jeli dalam menyikapi adanya masalah sosial besar yang menjadi latar belakang penyebab terjadinya serangkaian aksi tawuran antar warga.
     Masalah sosial mengemuka, karena rendahnya tingkat kesejahteraan anggota masyarakat kota, yang kerap melakukan aksi tawuran. Oleh sebab itu, Pemda DKI Jakarta harus memberdayakan warganya, dengan menghadirkan wadah-wadah kegiatan yang bisa dipergunakan warga untuk berekspresi dan berkreasi. Bagaimanapun, tawuran hanya akan menimbulkan banyak kerugian, bukan manfaat.
     Apabila kehidupan warga dapat lebih diberdayakan, kecil kemungkinan bagi warga untuk tidak hidup tertib, karena kualitas lingkungan serta kehidupan mereka, sudah jauh lebih baik.
     Warga miskin kota adalah bagian dari kehidupan masyarakat kota. Keberadaan mereka tidak akan menimbulkan polemik berkepanjangan, apabila pemerintah dapat menghadirkan ruang berkegiatan bagi mereka, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari tekanan hidup, terutama lagi, menutup peluang adanya pola pemikiran serta perilaku yang destruktif, anarkis, dan tidak bersahabat dengan lingkungan disekitarnya.
      Upaya pencegahan harus diikuti dengan adanya keinginan pemerintah untuk membangun warganya agar dapat hidup lebih bermartabat, tidak lagi liar dan mudah tersinggung. Jika arah kehidupan dirasakan lebih jelas serta terarah, niscaya, keinginan untuk tawuran akan hilang dengan sendirinya.